JAKARTA, KOMPAS.com - Pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Komisi Pemantau Korupsi (KPK) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menuntut keseriusan KPK untuk mengusut penyelewengan keuangan yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta.
"Laporan PPATK semakin menguatkan dugaan adanya penyelewengan dana yang sistematis di tubuh Pemprov DKI. Ini juga melengkapi laporan Pak Prijanto (Wagub DKI) dan ICW sebelumnya," kata Taufik Akbar, koordinator aksi demo saat ditemui di depan Gedung KPK, Senin (3/9/2012) siang.
Menurut Taufik, laporan-laporan yang sudah diterima KPK seharusnya semakin menguatkan dugaan terjadinya korupsi di tubuh birokrasi DKI. Apalagi, beberapa data muncul dari lembaga yang berkompeten, bahkan kalangan internal seperti Wagub DKI Prijanto.
"Korupsi di DKI adalah korupsi birokrasi. Pasti ada 'king maker' di balik indikasi-indikasi yang dilaporkan. KPK harus responsif terhadap informasi yang dilaporkan," tandas Taufik.
Menurutnya, jika terjadi korupsi yang cukup masif di lingkup birokrasi berarti ada pembiaran dari pemimpin. Karena itu, pihaknya berharap pimpinan KPK segera memanggil dan memeriksa pejabat-pejabat DKI Jakarta.
Salah satu kasus yang disebutkan rombongan pengunjuk rasa berjumlah sekitar 50-an orang itu adalah perluasan dan pembebasan lahan TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sesuai laporan Prijanto yang didampingi tokoh PAN AM Fatwa, pembebasan lahan itu terindikasi praktik mafia anggaran senilai Rp 10 miliar.
"Laporan PPATK semakin menguatkan dugaan adanya penyelewengan dana yang sistematis di tubuh Pemprov DKI. Ini juga melengkapi laporan Pak Prijanto (Wagub DKI) dan ICW sebelumnya," kata Taufik Akbar, koordinator aksi demo saat ditemui di depan Gedung KPK, Senin (3/9/2012) siang.
Menurut Taufik, laporan-laporan yang sudah diterima KPK seharusnya semakin menguatkan dugaan terjadinya korupsi di tubuh birokrasi DKI. Apalagi, beberapa data muncul dari lembaga yang berkompeten, bahkan kalangan internal seperti Wagub DKI Prijanto.
"Korupsi di DKI adalah korupsi birokrasi. Pasti ada 'king maker' di balik indikasi-indikasi yang dilaporkan. KPK harus responsif terhadap informasi yang dilaporkan," tandas Taufik.
Menurutnya, jika terjadi korupsi yang cukup masif di lingkup birokrasi berarti ada pembiaran dari pemimpin. Karena itu, pihaknya berharap pimpinan KPK segera memanggil dan memeriksa pejabat-pejabat DKI Jakarta.
Salah satu kasus yang disebutkan rombongan pengunjuk rasa berjumlah sekitar 50-an orang itu adalah perluasan dan pembebasan lahan TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sesuai laporan Prijanto yang didampingi tokoh PAN AM Fatwa, pembebasan lahan itu terindikasi praktik mafia anggaran senilai Rp 10 miliar.